KORNAS PKP: BUBARKAN BULOG DEMI KESEJAHTERAAN PETANI

Foto : Ali Saroni
Laporan : Ali Saroni

Lagi lagi pemerintah melalui kementerian perdagangan, telah mempersiapkan izin pada bulog untuk impor beras, guna mengantisipasi lonjakan harga beras menjelang bulan puasa. Karena stok beras dalam gudang bulog jauh dari target yang telah ditetapkan. Dari target pembelian beras petani 2,75 juta ton, bulog hanya mampu membeli beras dari petani tidak jauh dari angka 470.000 ton atau sekitar 20% saja. Padahal panen padi dari januari sampai mei ini seluas 12.600.000 Ha dengan rata rata panen 5,5ton/ha adalah 69.300.000 ton GKP, atau setara dengan 59.598.000 ton GKG atau setara dengan 36.950.760 ton beras. Sejak awal, sebenarnya presiden sudah menunjukkan keseriusannya untuk mewujudkan swasembada pangan, menetapkan kenaikan hpp gabah kering panen dari 3300 menjadi 3700, dan mengintruksikan pada BULOG untuk membeli padi dan beras petani, agar tidak adalagi impor beras. Presiden berniat agar kedaulatan pangan bisa terwujud bersamaan dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Dan untuk mewujudkan itu, pemerintah juga menambah aggaran bulog untuk membeli hasil panen petani. Menanggapi rencana pemerintah yang akan mengimpor beras akhir mei ini, Ali Sa'roni ketua Koordinator Nasional Pejuang Kedaulatan Pangan (KORNAS-PKP) hanya tersenyum sinis dan mengatakan "Kasihan Indonesia, Indonesia sudah memiliki seorang presiden yang tulus dan berpihak pada rakyat. Tetapi kalau orang orang yang disekeliling beliau adalah para mafia, ya apapun kebijakan presiden, pasti akan disabotase dan dibusukkan. Presiden pasti akan diberi informasi dan data palsu, lalu dihadapkan pada sebuah kenyataan, yang mau tidak mau, presiden harus mengambil keputusan yang sangat sulit" "Dari awal, kami sudah melihat tanda tanda pembangkangan yang dilakukan oleh bulog. Bulog tidak mau membeli hasil panen petani secara langsung, dia hanya membeli hasil panen dari para tengkulak, sehingga HPP itu bukan untuk petani, tetapi untuk para tengkulak. Makanya sangat wajar jika petani hanya menerima harga gabah kering panen (GKP) sebesar 3000, walaupun HPP sudah naik menjadi 3700. Itupun kuota pembelian bulog tidak dimaksimalkan. Masih banyak hasil panen petani yang tidak dibeli oleh bulog, dengan alasan tidak memiliki mesin pengering, gudang terbatas, tidak punya mesin penggiling, dan lain sebagainya" Ali melanjutkan "sepertinya, bulog memang tidak ingin membeli hasil panen petani, dan membiarkan semua produk pertanian dibeli serta dikuasai oleh para pedagang dan kartel pangan. Makanya bukan hal yang mustahil, jika harga beras selalu dimainkan oleh para kartel yang dengan seenaknya menaik-turunkan harga bahan pangan sesuai seleranya sendiri, toh bulog akan selalu mendapatkan surat sakti (surat izin impor) jika harga pangan sudah melebihi ambang batas dan diluar kendali" Ketika ditanya apa solusinya agar masalah ini tidak terus terjadi, dengan tegas Ali menjawab "Perkuat posisi tawar petani dengan merevitlisasi fungsi dan peran kelompok tani, hidupkan lumbung desa, dan bubarkan BULOG. Buat apa BULOG terus dipertahankan dan diberi anggaran yang besar dari pemerintah, jika dari tahun ke tahun BULOG tidak pernah bisa menjalankan tugas dan kewajiban utamanya. Lebih baik Pemerintah membubarkan BULOG saja dan anggaran pembelian hasil panen petani diserahkan pada kelompok tani langsung untuk menghidupkan lumbung desa. Jika kelompok tani dan lumbung desa kuat, maka dengan sendirinya kartel pangan itu akan mati. Dan kesejahteraan petani akan meningkat" pungkasnya.

Tweet

Artikel lainnya:

Ditulis oleh Unknown pada tanggal Sabtu, 09 Mei 2015