Akhir akhir ini, pembicaraan mengenai
bulog lagi ramai di hampir semua media, hal
ini terjadi lantaran lamban dan gagalnya
bulog dalam mengatur stok pangan,
distribusi pangan, dan stabilisasi harga
pangan. Hampir bisa dipastikan, setiap
musim panen tiba, harga gabah petani
langsung drop jauh dibawah harga
pembelian pemerintah (HPP) Sehingga
petani selalu dalam keadaan dirugikan.
Namun sebulan setelah musim panen tiba,
harga beras jauh melambung tinggi diatas
harga HPP, bahkan sampai diatas 65%diatas
HPP.
Kondisi ini yang mengakibatkan adanya pro
dan kontra terkait perlu tidaknya BULOG
dipertahankan. Sebagian akademisi dan
sebagian anggota DPR menganggap bahwa
BULOG masih perlu dipertahankan,
sementara sebagian kalangan, terutama
praktisi pertanian dan kelompok yang lebih
dekat dengan para petani menganggap
bahwa BULOG telah gagal total dan justru
menjadi sarang bagi para mafia pangan,
karena itu bulog harus dibubarkan.
Dalam menanggapi pro dan kontra tersebut,
Ali Sa'roni, ketua Koordinator Nasional
Pejuang Kedaulatan Pangan (KORNAS-PKP)
mengatakan, "Apa mereka yang membela
dan melindungi BULOG secara mati matian
itu tahu bagaimana menderitanya petani
yang setiap panen, harganya selalu jatuh.
Dan apa mereka juga mengerti kalau
masyarakat ekonomi menengah ke bawah
juga semakin sulid hidupnya saat harga
beras terlalu mahal?. Mereka kan akademisi
dan politisi, kalau akademisi pertanian itu
benar benar hebat dan berpihak pada
petani, pasti pertanian di daerahnya akan
maju dan menjadi lumpung pangan.
Buktinya apa???? Apa di daerah yang disitu
ada universitas pertanian, atau ada fakultas
pertaniannya, disitu petani dan dunia
pertaniannya maju? Enggak juga kan?
Apalagi politisi, mana tahu mereka tentang
keluhan dan penderitaan rakyat?"
"Berdasarkan kepres 103 tahun 2001 pasal
40 kan disebutkan tentang tugas BULOG
yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang menejemen logistik. Dan dalam
menjalankan tugasnya, BULOG menjalankan
fungsi pengkajian dan penyusunan
kebijakan nasional di bidang manajemen
logistik, pengadaan, pengelolaan
persediaan, dan distribusi beras, serta
pengendalian harga beras" lanjut ali
"Nah sekarang BULOG mau mengendalikan
harga beras bagimana. Kalau 90% beras
petani dikuasai oleh pedagang, sedangkan
bulog sampai saat ini baru membeli beras
petani sebanyak 1,2%, sisanya disimpan
petani untuk persediaan di rumahnya"
"Berdasarkan statement menteri pertanian
dan pengamatan kami di lapangan, Jumlah
panen padi petani sampai mei ini adalah
68,75juta ton GKP, setara dengan 59,125jt
ton GKG, atau setara dengan 36,657jt ton
beras di 12,5jt hektare sawah (2kali panen
di lahan irigasi seluas 4,4juta hektare, dan 1
kali panen di sawah non irigasi seluas 4jt
Hektare) dengan panen rata rata 5,5 ton/ha.
Sementara BULOG baru membeli hasil panen
petani, sampai mei ini sebanyak 450.000
ton atau cuman 1,2%.
"Dengan hanya menampung 1,2%
bagaimana BULOG bisa menstabilkan harga
dan mengamankan HPP?"
"Harusnya tahun ini, Indonesia malah bisa
Ekspor beras, karena kebutuhan beras
nasional kita kan cuma 30juta ton tambah
cadangan 5jt ton, tapi kenapa lagi lagi
BULOG selalu mengajukan izin Impor?. Kami
pikir, BULOG ini memang kurang ajar,
sengaja membeli hasil panen petani kita
seminimal mungkin agar bisa Impor.
Sekarang harga beras di pasar sudah
menembus harga 7800 sampai 10.700,
sementara bulog cuman punya stok
450.000 ton. Heheheeeeee jangankan
menstabilkan harga beras, stok bulog saja
cuman 15% dari kebutuhan beras nasional/
bulan"
"Karena itu" sambung ali
"BULOG sudah gagal dalam mengemban
amanah dan mewujudkan visi misi Presiden
untuk menjadikan Indonesia sebagai
negara yang memiliki kedaulatan pangan.
Alih alih mewujudkan kedaulatan pangan,
BULOG justru menjadi sarang mafia, yang
selalu membuat skenario agar Indonesia
memiliki ketergantungan terhadap Impor
Pangan, dan oleh sebab itu, tidak ada cara
lain. Presiden harus segera menghidupkan
lumbung desa sebagai basis pangan
nasional, dan secepatnya membubarkan
BULOG. Untuk mengendalikan harga
pangan, Presiden harus segera membuat PP,
KEPRES, atau INPRES tentang harga tertinggi
dan harga terendah untuk semua
komoditas bahan Pangan di Indonesia, dan
memberi sanksi pidana seberat beratnya
bagi yang melanggarnya" Pungkasnya.
Belum ada tanggapan untuk "KORNAS PKP: MAFIA PANGAN ITU TIDAK LAIN ADALAH BULOG SENDIRI"
Posting Komentar